Home Daerah Monev Dana BOS APBN Untuk Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Monev Dana BOS APBN Untuk Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

307
0
SHARE
Monev Dana BOS APBN Untuk Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Keterangan Gambar : Koba - Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan Dana BOS APBN Tahun Anggaran 2020, tim dari Dinas Pendidikan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Dana BOS APBN selama 6 Hari Kerja mulai tanggal 7 hingga 14 September 2020 di 6 kecamatan yang ada di wilayah Bangka Tengah.

Kegiatan ini setiap tahunnya rutin dilaksanakan per triwulan hanya yang membedakan pada tahun 2020 ini dilaksanakan secara caturwulan. Pelaksanaan monev yang dilaksanakan di 6 kecamatan ini tetap dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan terhadap penyebaran Covid-19.

Monev kali ini melibatkan 110 sekolah, terdiri dari 90 Sekolah Dasar Negeri dan 20 Sekolah Menengah Pertama Negeri. Menurut salah satu peserta Monev, Iranda selaku Bendahara SMP N 1 Pangkalanbaru mengatakan bahwa dengan adanya Monev ini pertanggungjawaban dana BOS lebih tertib dan lengkap sehingga penggunaan dana BOS tepat sasaran dan memberikan keyakinan bagi pengelola dana BOS bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Kegiatan Monev ini tertuju pada pembinaan dan pengarahan supaya tertib sehingga tidak menimbulkan suatu permasalahan dan tidak terjadi kesalahan. Monev dana BOS APBN ini menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Dana BOS.

Lewat Monev diharapkan adanya perbaikan kualitas terhadap pengelolaan dana BOS. Selain itu, dengan pelaksanaan monev keuangan dan rekonsiliasi keuangan yang rutin bukan hanya di sekolah tetapi di Perangkat Daerah sesuai dengan arahan Bupati Bangka Tengah, Dr. Ir. Ibnu Saleh, MM yang mengharapkan tertib pengelolaan keuangan daerah menjadi suatu kebiasaan bukan hanya pada saat pemeriksaan. Akuntabilitas dan tertib pengelolaan keuangan daerah agar menjadi lebih meningkat sehingga dapat mempertahankan opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sumber: BPKAD Bangka Tengah